Andini Solehatus Sa'ida

  Bab 15: Pendidikan Ekonomi Pancasila-Islam dan Pembentukan Karakter Pendahuluan Sistem ekonomi yang berkeadilan tidak berdiri hanya di atas regulasi dan kelembagaan, sebagaimana dibahas pada Bab 14. Ia juga bergantung pada manusia yang menjalankannya. Regulasi yang baik dapat tumpul jika pelaku ekonomi, pembuat kebijakan, dan pengelola lembaga tidak memiliki integritas. Karena itu pendidikan menjadi mata rantai yang menghubungkan nilai (Pancasila dan Islam) dengan praktik (kebijakan dan perilaku ekonomi). Bab ini membahas lima hal: gejala krisis moral dalam kehidupan ekonomi, pendekatan pendidikan yang menanamkan karakter, rancangan kurikulum integratif, peran tiga rumpun lembaga pendidikan, dan posisi generasi muda sebagai pelaku perubahan. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu menganalisis akar krisis moral ekonomi, merumuskan tujuan pembelajaran ekonomi berkarakter, dan merancang strategi kurikulum serta kelembagaan pendidikan yang selaras dengan nilai Panca...

Bab 14: Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi Pendahuluan Bab ini berargumen bahwa Indonesia tidak perlu memilih antara kerangka konstitusional dan prinsip ekonomi Islam, karena keduanya dapat dirangkai menjadi satu kebijakan ekonomi yang integratif. Konstitusi menyediakan pagar normatif berupa kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara. Syariah menyediakan kerangka nilai dan instrumen berupa larangan riba, gharar, dan maysir, serta zakat, wakaf, dan bagi hasil. Integrasi di sini tidak berarti menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif tunggal. Maknanya adalah menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal dan moneter, serta kelembagaan negara melalui jalur konstitusional yang sah. Bab ini membahas lima hal secara berurutan: landasan konstitusional dan titik temunya dengan ekonomi Islam; perkembangan regulasi ekonomi syariah beserta tantangannya; kewajiban negara menjamin kebutuhan dasar ( dharuriyat );...

  BAB 13 MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA Pengantar Setelah bab-bab sebelumnya membangun kerangka konseptual dan kelembagaan Ekonomi Pancasila-Islam secara internal, bab ini membuka perspektif komparatif dengan menempatkan sistem integratif ini dalam dialog dengan model-model ekonomi alternatif global yang telah lebih dahulu berkembang dan teruji di berbagai belahan dunia. Tujuan bab ini bukan untuk mengadopsi model-model tersebut secara mentah, melainkan untuk menarik pelajaran yang relevan sekaligus menegaskan posisi dan potensi Indonesia dalam peta ekonomi alternatif dunia. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) Jerman, yang dirumuskan pasca-Perang Dunia II oleh ekonom seperti Alfred Müller-Armack dan diimplementasikan oleh Ludwig Erhard, menawarkan model yang menggabungkan efisiensi mekanisme pasar bebas dengan jaring pengaman sosial yang kuat (as...

  BAB 12 WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN Pengantar Bab-bab sebelumnya telah menyinggung koperasi (Bab 5, Bab 8), zakat (Bab 2, Bab 6, Bab 11), wakaf (Bab 2, Bab 10, Bab 11), dan BMT (Bab 5, Bab 8, Bab 10) secara tersebar sebagai bagian dari pembahasan prinsip, industri, dan fiskal. Bab ini mengintegrasikan keempat instrumen tersebut secara khusus dan mendalam sebagai satu ekosistem kelembagaan tunggal —pilar ekonomi kerakyatan yang secara bersama-sama menjadi wajah paling konkret dan operasional dari sintesis Ekonomi Pancasila-Islam di tingkat akar rumput. A. Koperasi Syariah: Perpaduan Asas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Koperasi syariah merupakan wujud kelembagaan yang secara eksplisit memadukan asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945) dengan prinsip syirkah (kemitraan usaha dalam fiqh muamalah), sebagaimana telah diperkenalkan konsepnya pada Bab 5 dan Bab 8. Pada bab ini, pembahasan diperdalam pada aspek operasional dan tantangan kelembagaannya...

  BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN Pengantar Setelah membahas sistem keuangan dan moneter pada Bab 10, bab ini melengkapi analisis kebijakan makroekonomi dengan mengkaji sistem fiskal —yakni kebijakan penerimaan (pajak dan zakat) serta pengeluaran negara—sebagai instrumen utama negara dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Bab ini menegaskan bahwa fiskal bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan wahana konkret di mana nilai-nilai Pancasila dan Islam bertemu secara langsung dalam praktik kenegaraan. A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sistem fiskal dalam kerangka Pancasila bertumpu pada prinsip bahwa negara berkewajiban menghimpun dan mendistribusikan sumber daya demi kesejahteraan seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita keadilan sosial (Bab 6). Instrumen utamanya adalah pajak , yang dipungut berdasarkan prinsip keadilan (progresivitas), kepastian hukum, dan...

  BAB 10 SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF Pengantar Setelah membahas sektor riil melalui industri (Bab 8) dan perdagangan (Bab 9), bab ini beralih ke ranah yang kerap menjadi titik paling kritis dalam kritik ekonomi Islam maupun ekonomi kerakyatan: sistem keuangan dan moneter . Bab ini menunjukkan bahwa persoalan finansial—mulai dari perbankan, inklusi keuangan, hingga kebijakan moneter—merupakan arena di mana sintesis Pancasila-Islam paling dibutuhkan, sekaligus paling menantang untuk diwujudkan secara institusional. A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam Sistem keuangan konvensional global, yang berbasis pada mekanisme bunga (interest-based) dan pasar modal spekulatif, menghadapi kritik yang konvergen dari perspektif Pancasila maupun Islam, meskipun bertolak dari argumen yang sedikit berbeda. Dari perspektif Islam, kritik utama tertuju pada: Pemisahan sektor finansial dari sektor riil , di mana pertumbuhan sektor keuangan (m...